Contoh Surat Kuasa (Non Litigasi)

-
SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                     : 
Umur                     :                      
NIK                       : 
Alamat                  : 
Pekerjaan               :
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini menerangkan dan  memberi kuasa kepada  :

Nama                     : 
Umur                     : 
NIK                       : 
Alamat                  : 
Pekerjaan               : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

  ------------------------------------------------- KHUSUS----------------------------------------------

Untuk dan atas nama serta mewakili guna kepentingan dari pemberi kuasa untuk mengurus secara Non Litigasi, Invenstigasi serta Mediasi tanah beserta bangunannya yang terletak di dukuh ......, RT.004/ RW. 005 desa ........ kecamatan ..........kabupaten ....... Persil No. ......, Petuk D No. .....atas nama........ -------------------------------------------------------------------------

Oleh karena itu, Pemegang Kuasa ini diberikan wewenang untuk :
Menghadap dan berbicara dihadapan instansi-instansi yang berkaitan serta mengahadap Pejabat desa maupun pegawai desa Damarjati kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara, melakukan pembayaran serta menandatangani kwitansi pembayaran dalam proses pengumpulan berkas yang dibutuhkan. Pada pokonya pemegang Kuasa ini diberikan wewenang untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dan berguna bagi pemberi Kuasa.--------------------------------------------------------

Jepara, 01 Februari 2018
Penerima Kuasa,                                                                                   Pemberi Kuasa,


..............................                                                                                .............................                                            







                              

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Contoh Judul Tesis Hukum Pidana

-
Image
Contoh  Judul   Tesis Hukum Pidana  ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL ANALISIS BUMN PERSERO DITINJAU DARI SUDUT PANDANG DOKTRIN BADAN HUKUM, PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS MENURUT UU NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS BERDASARKAN ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (SUATU TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK) ANALISIS INTEGRATED COMPLEXITY DAN KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK YANG MELANGGAR HUKUM PIDANA SEBUAH TELAAH PSIKOLOGI SOSIAL ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM ANALISIS PENERAPAN A...
Read more

MANAJEMEN KANTOR HUKUM

-
MANAJEMEN KANTOR HUKUM Dasar Hukum : 1.     Undang- Undang no. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 2.     Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan   Advokat   Indonesia no. 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat 3.     Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia nomor.2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara  Memeriksa dan Mengadili Pelanggran Kode Etik Advokat Indonesia Latar Belakang Masalah Manajemen Kantor Hukum : 1.     Apa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengelola manajemen kantor advokat sehingga  kelangsungan kantor hukum dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pendirinya 2.     Apa saja yang dapat menyebabkan berdirinya kantor advokat tidak dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan atau kalah bersaing 3.     Perlunya peningkatan kualitas dari seorang advokat  juga diperlukan dalam pelak...
Read more