Belajar Materi Ilmu Hukum

SURAT KETERANGAN WARISAN Kami yang bertandatangan di bawahini, para ahliwaris dari almarhum: MUH SARIP…………...... Menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah, bahwa : MUH SARIP……. Tempattinggal yang terakhir di *) Desa……………….........,pada tanggal   ……………………….. Telahmeninggaldunia di *) Desa   …………………….. dariperkawinan MUH SARIP…………… DenganIstriKasiyah ………..telahdilahirkan 3 (tiga) ……………….orang anakyaitu:…………… 1.         Khumidah .............., pekerjaan :MengurusRumahTangga, alamat : Desa Suroda diJepara…... 2.         Nasrotin……..........,pekerjaan : Petani………………..,    alamat : Desa Surodadi Jepara……….. 3.         Abdul QoribSyarif., pekerjaan : ………………………,    alamat : ………………………………    Bahwaanaktersebutangka : 3 (tiga) ………....tempattinggal yang   terakhir di DesaKarangmalang, Kudus dan telah...

Latihan Soal Ujian Profesi Advokat -  Hukum Acara Perdata 1.    Tatacara pengajuan gugatan tertulis diatur dalam: A. Pasal 118 HIR/142 RBg. B. Pasal 122HIR/144 RBg. C. Pasal 123HIR/142 RBg. D. Pasal 118HIR/143 RBg. Jawaban: A Penjelasan:   Gugatan Tertulis Pasal 118 HIR/142 RBg. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah; (i) penggugat dan atau (ii) kuasanya. 2.    Berdasarkan Pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat alat-alat bukti sebagai pembuktian di Persidangan, yaitu: A. Bukti Surat Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan...

Contoh  Judul   Tesis Hukum Pidana  ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL ANALISIS BUMN PERSERO DITINJAU DARI SUDUT PANDANG DOKTRIN BADAN HUKUM, PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS MENURUT UU NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS BERDASARKAN ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (SUATU TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK) ANALISIS INTEGRATED COMPLEXITY DAN KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK YANG MELANGGAR HUKUM PIDANA SEBUAH TELAAH PSIKOLOGI SOSIAL ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM ANALISIS PENERAPAN A...